Tukang bangunan harus memiliki sertipikat keterampilan

“Peran tukang sebagai bagian dari tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting. Tukang di lapangan juga menentukan kualitas bangunan. Sertipikat itu adalah standarisasi kompetensi tenaga kerja, baik itu tukang ahli, madya maupun terampil,” katanya
“Peran tukang sebagai bagian dari tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting. Tukang di lapangan juga menentukan kualitas bangunan. Sertipikat itu adalah standarisasi kompetensi tenaga kerja, baik itu tukang ahli, madya maupun terampil,” katanya
Menteri PUPR Basuki Hadimoljono mengharapkan agar tukang bangunan memiliki sertipikat ketrampilan untuk bersaing dengan pekerja dari negara-negara lain. Hal ini disampaikan oleh Basuki saat membuka Kongres Ke-1 Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia (Perkasa) di Auditorium Kementerian PUPR, Sabtu (22/9). Sertipikat keterampilan tukang bangunan bertujuan untuk standarisasi dan mengukur kompetensi para tenaga kerja konstruksi.

“Kementerian PUPR merupakan pembina konstruksi memiliki tanggung jawab terhadap ketrampilan, handalnya pekerja konstruksi. Tanpa itu, tidak akan ada tol, jembatan, dan bangunan lainnya yang kokoh dan berkualitas. Sertipikat ketrampilan harus dimiliki tukang untuk bersaing dengan pekerja dari negara-negara lain,” kata Basuki.

Pada kesempatan itu, Basuki mengungkapkan, bahwa jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertipikat masih sangat sedikit yakni kurang dari satu juta orang jika dibandingkan dengan jumlah tukang yang terdata saat ini sebesar 8,3jt orang, yang terdiri dari tenaga kerja konstruksi ahli, madya maupun terampil.

Oleh karena itu akan dilaksanakan proses sertifikasi secara bertahap, sehingga jumlah tukang bangunan yang profesional dan bersertifikat meningkat 10x lipat dari jumlah yang ada saat ini.

“Peran tukang sebagai bagian dari tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting. Tukang di lapangan juga menentukan kualitas bangunan. Sertipikat itu adalah standarisasi kompetensi tenaga kerja, baik itu tukang ahli, madya maupun terampil,” katanya.

Menurut Basuki, selain bertujuan untuk mengukur kompetensi para tenaga kerja konstruksi, sertifikasi juga akan memudahkan tenaga kerja mendapatkan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

“Kami berterima kasih, Kementerian PUPR bisa memiliki mitra langsung dengan tukang dalam pembangunan konstruksi, biasanya kita bermitra dengan asosiasi-asosiasi pengembang, badan usaha, perusahaan-perusahan, dan lainnya,” ujarnya.

Ketua Harian DPN Perkasa Cecep Saefullah mengatakan, pembentukan Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia telah dibahas sejak lama, namun baru terealisasi kongres tahun ini. Perkumpulan ini terdiri dari 40 bedeng wilayah yang tersebar di 34 provinsi dan 6 negara.

“Perkasa dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan para tukang sekaligus mensukseskan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia,” kata Cecep.

Acara tersebut, dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Majelis Tinggi Perkasa Haidar Alwi dan Penasehat DPN Perkasa Langgeng Mulyo.